Jasa Pemetaan Drone (UAV) Jabodetabek — RTK, Akurasi 3-5 cm

Minimum efektif 10 hektar. Di bawah itu, kombinasi mobilisasi + pemasangan GCP + processing membuat biaya per hektar tidak ekonomis dibanding survey topografi konvensional. Untuk lahan < 10 ha kami biasanya rekomendasikan total station atau GPS RTK Geodetic. Khusus stockpile dan pilot flight tetap bisa kami akomodasi sebagai Tier S — quote per project.

UAV pemetaan pakai kamera (photogrammetry) untuk hasilkan orthomosaic + DSM/DTM, akurasi 3-5 cm dengan GCP, biaya mulai Rp 500rb/hektar. Cocok untuk lahan terbuka atau vegetasi ringan. LiDAR drone pakai sensor laser (YellowScan Voyager) yang menembus celah vegetasi, density 100-200 titik/m², biaya mulai Rp 1jt/hektar dengan minimum 25 ha (GCP dihitung terpisah; kedua tarif belum termasuk PPN 11%). Pilih LiDAR jika lahan minimal 25 ha dipenuhi tegakan pohon/sawit (lahan bervegetasi padat di bawah 25 ha: survey topografi terestris); pilih UAV pemetaan untuk lahan terbuka dan butuh visualisasi orthomosaic.

Dengan minimum 8 GCP yang diukur GPS RTK Geodetic, kami konsisten mencapai RMSE planimetri 2-4 cm dan vertikal 3-5 cm untuk drone Phantom 4 RTK pada tinggi terbang 100 m AGL. Untuk M300 + Zenmuse P1 pada 80 m AGL, RMSE vertikal sering ≤ 3 cm. Angka pasti dilaporkan di section accuracy assessment laporan PDF — disertakan tabel residual per GCP dan checkpoint independen.

Kepala Surveyor kami terdaftar di Ikatan Surveyor Indonesia (ISI). Drone dioperasikan pilot Ambaja sendiri dengan unit drone teregistrasi resmi, mengikuti regulasi penerbangan sipil. Posisi Ambaja adalah vendor survey teknis dengan surveyor terdaftar ISI — output kami untuk kebutuhan teknis (site planning, volume, kontur, monitoring), bukan dokumen formal lembaga sertifikasi pemerintah. Untuk dokumen yang membutuhkan lembaga lisensi khusus pemerintah, scope tersebut di luar lini layanan Ambaja — engagement perlu ke lembaga berwenang.

Cuaca ideal: angin ≤ 8 m/s dan tidak hujan; jarak pandang terbang minimal 4,8 km (3 mil) dari lokasi stasiun kendali sesuai PKPS Bagian 107 butir 107.51 (PM 63/2021). Jika area berada di dalam KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) bandara, ruang udara terkontrol, atau radius 3 NM dari helipad, kami urus pengajuan persetujuan terbang ke Ditjen Perhubungan Udara dan koordinasi dengan AirNav Indonesia — PM 37/2020 meminta permohonan diajukan paling lambat 14 hari kerja sebelum terbang. Area objek vital nasional (instalasi nuklir, kilang minyak, kawasan militer) perlu izin tambahan dari instansi terkait. Kami brief klien sebelum SPK jika ada potensi delay perizinan.

Output orthomosaic + kontur DWG + laporan PDF kami sudah dipakai banyak konsultan sebagai data dasar topografi udara untuk lampiran teknis pengajuan PBG dan bahan teknis dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL; penyusunan dokumennya di luar layanan Ambaja). Catatan: untuk perizinan formal yang require legalitas khusus dari lembaga pemerintah (mis. peta yang harus disetujui lembaga berwenang), output kami diserahkan ke konsultan perizinan klien sebagai input data — kami tidak melakukan submission ke instansi atas nama klien.

Kami garansi akurasi sesuai angka RMSE yang dijanjikan di SPK (umumnya ≤ 5 cm vertikal). Jika gagal mencapai target karena kesalahan teknis tim kami (GCP kurang, kalibrasi kamera, processing), kami akan re-process atau re-flight tanpa biaya tambahan. Jika gagal karena force majeure (cuaca ekstrem di window proyek, perubahan area di lapangan, izin terbang ditolak), terms dibahas di SPK — biasanya scope di-revisi dan biaya disesuaikan.

Standar paket Tier M berisi: (1) Orthomosaic GeoTIFF + JPG preview; (2) DSM GeoTIFF; (3) DTM GeoTIFF; (4) Kontur DWG/DXF (interval sesuai SPK); (5) Laporan teknis PDF; (6) File koordinat GCP CSV; (7) Flight log raw. Point cloud LAS/LAZ ditambahkan opsional di Tier L. Pengiriman via Google Drive / WeTransfer, hardcopy A1 plotter cetak opsional.