Paket Proyek BUMN & Pemerintah

Folder kualifikasi kami berisi: NIB (OSS-RBA) dengan KBLI yang sesuai paket pekerjaan, SBU jasa konstruksi yang masih berlaku, NPWP badan beserta bukti SPT terkini, akta pendirian/perubahan plus SK Kemenkumham, metode pelaksanaan, RK3K (rencana K3 konstruksi), serta daftar peralatan dan rencana mobilisasi. Bila dokumen pemilihan mensyaratkan surat dukungan atau jaminan penawaran, kami lengkapi juga. Semua disusun dalam format siap di-upload SPSE — penamaan file rapi, masa berlaku sertifikat dicek sebelum batas akhir, dan setiap nomor dicocokkan silang dengan akta agar tidak memicu klarifikasi yang memperlambat evaluasi.

Komposisi yang kami tawarkan adalah 15% uang muka setelah SPK ditandatangani dan jaminan pelaksanaan terbit, 30% di progres 50%, 30% di progres 100%, dan 25% retensi yang ditahan sampai serah terima akhir dan masa pemeliharaan beres. Pembayaran mengikuti capaian fisik, bukan kalender: tiap penarikan baru bisa diajukan setelah Berita Acara progres ditandatangani PPK atau konsultan MK, sehingga penagihan kami bergerak paralel dengan SPM satker. Bila SPK final memakai komposisi uang muka, retensi, atau jaminan yang berbeda, struktur penagihan kami yang menyesuaikan bunyi kontrak — bukan sebaliknya.

Kami menyiapkan paket audit-ready yang menelusuri seluruh siklus pekerjaan: SPK/kontrak, Berita Acara per termin, as-built scaffolding, log inspeksi tag harian (scafftag hijau/merah per shift), bukti serah terima unit, dan rekap dokumentasi K3/APD — disusun sesuai periode pelaksanaan. Tujuannya konkret: ketika auditor menanyakan kepatuhan K3 di ketinggian atau dasar penarikan termin tertentu, PPK tidak perlu mengejar vendor mencari bukti yang hilang. Arsipnya sudah lengkap dan dapat ditelusuri dari satu sumber, sehingga pertanggungjawaban anggaran tidak menggantung di sisi penyedia.

Pengalaman mengerjakan scope di lingkungan proyek BUMN membentuk cara kami menata dokumen, mobilisasi, dan kepatuhan K3 sejak hari pertama. Sesuai kebijakan kerahasiaan kontrak, kami tidak mempublikasikan nama instansi atau angka portofolio di halaman publik — namun referensi pengalaman tersedia atas permintaan melalui kanal resmi pengadaan, untuk keperluan pembuktian kualifikasi pada tahap evaluasi. Singkatnya: yang kami tawarkan adalah kesiapan menyajikan bukti yang relevan kepada panitia atau PPK ketika dibutuhkan, bukan klaim track-record yang dipajang terbuka.

Bisa. Untuk paket di bawah ambang nilai yang memungkinkan penunjukan langsung atau pengadaan langsung, folder kualifikasi yang sama (NIB, SBU, NPWP, SPT, metode pelaksanaan, RK3K) dipakai sebagai lampiran dokumen penawaran — tanpa harus melalui e-tendering penuh. Kami siap melayani kedua jalur: e-tendering via SPSE maupun pengadaan langsung. Yang menentukan jalurnya adalah nilai paket dan ketentuan di RKS/dokumen pemilihan Anda; kirim dokumennya dan kami sesuaikan bentuk penawaran ke mekanisme yang berlaku.

Biaya final mengikuti volume, durasi, jenis material, dan kompleksitas di RKS/HPS — jadi angka pasti baru muncul setelah kami pelajari dokumen. Simulasi di halaman ini ilustratif, diturunkan dari tarif publik Ambaja (paket sewa 6+ bulan mulai Rp 15.000/set/bulan, frame Rp 25.000, ringlock Rp 35.000) sekadar untuk gambaran besaran band anggaran — bukan quote, dan belum termasuk delivery, jasa pasang/bongkar, deposit, serta PPN. Kirim RKS/HPS dan jadwal pelaksanaan via WhatsApp; kami balas dengan checklist dokumen kualifikasi dan quote tender akurat dalam H+1.

Bisa. Untuk paket pemerintah yang juga membutuhkan data tapak — survey topografi, stake-out/pematokan, atau setting out bangunan — Ambaja menyatukannya sebagai item terpisah dalam satu penawaran, sehingga satker berurusan dengan satu vendor dan satu jalur penagihan. Add-on survey memakai tarif publik yang sama (topografi Rp 250/m²); stake-out & setting out di-quote per project sesuai volume titik dan dirinci tersendiri dalam dokumen penawaran agar evaluasi harga tetap transparan per komponen pekerjaan.