Paket B2B · BUMN & Pemerintah

Paket Proyek BUMN & Pemerintah

Lolos atau gugurnya vendor di tender pemerintah sering ditentukan kelengkapan administrasi, bukan harga. Paket ini menyiapkan dokumen LPSE (NIB, SBU, NPWP, SPT), termin pembayaran sesuai SPK, dan arsip audit-ready BPK — agar tim pengadaan Anda fokus ke proyek, bukan ke kelengkapan vendor.

Minta Proposal Tender+62 822 2055 5035 Lihat Daftar Harga

Skala: Sesuai HPS
Termin SPK: 15-30-30-25
Mobilisasi: H+1 s/d H+3
Audit: BPK-ready

Ringkasan Paket

Vendor Tender BUMN — Dokumen Lengkap, Eksekusi Rapi

Paket Proyek BUMN & Pemerintah dirancang untuk satuan kerja, BUMN, dan instansi pemerintah yang membutuhkan jasa sewa scaffolding dengan rekanan yang siap secara administrasi sejak hari pertama. Tagline-nya ringkas: “Vendor tender BUMN — dokumen administrasi lengkap, NIB & SBU siap submit.” — dan itulah inti tawaran kami.

Skala paket: Sesuai dokumen tender (HPS proyek). Tipe perjanjian: SPK / surat perjanjian sesuai Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025 (instansi pemerintah) atau pedoman pengadaan BUMN. Volume mengikuti kebutuhan riil di RKS/HPS Anda dan kami menyesuaikan penawaran ke sana; minimum sewa per sistem tetap berlaku (mis. Frame bulanan 30 set di Jakarta/50 set di luar Jakarta, Tubular 100 set, Ringlock 200 set, Kwikstage 300 set).

Berbeda dari sekadar “tukang sewa scaffolding”, paket ini memperlakukan kepatuhan administrasi dan akuntabilitas anggaran negara sebagai bagian utama dari pekerjaan. Mulai dari folder kualifikasi siap-upload LPSE, termin yang sinkron dengan ritme pencairan satker, sampai arsip yang siap dibedah auditor — semuanya dibangun agar tim pengadaan Anda tidak menanggung beban kelengkapan vendor.

Target

BUMN / Pemerintah

Skala

Sesuai dokumen tender (HPS proyek)

Kontrak

SPK / Surat Perjanjian

Termin

15-30-30-25

Untuk Siapa Paket Ini

Paket Ini Pas Bila Anda…

Panitia pengadaan / PPK satker

Butuh penyedia scaffolding yang dokumen kualifikasinya lolos evaluasi LPSE tanpa drama klarifikasi.

BUMN / anak perusahaan BUMN

Mengeksekusi proyek konstruksi/renovasi dengan standar dokumentasi K3 dan audit yang ketat.

Kontraktor pelaksana proyek APBN/APBD

Sub-sewa scaffolding untuk paket pemerintah dan butuh rekanan yang paham termin SPK & retensi.

Tim yang akan menghadapi audit

Membutuhkan arsip lengkap (BA termin, as-built, log inspeksi) yang siap dibedah BPK / inspektorat.

Isi Paket · Deep-Dive

Lima Hal yang Anda Dapatkan

Lima komponen di bawah adalah inti tawaran paket — bukan bonus marketing. Masing-masing menjawab satu titik gagal yang sering dihadapi vendor scaffolding di proyek pemerintah.

#1NIB, SBU jasa konstruksi, NPWP, dan SPT siap untuk tender LPSE/SPSE & portal vendor BUMN.

Berkas kualifikasi bisa menggugurkan penawaran yang harganya bersaing — pada tender pascakualifikasi, kualifikasi dievaluasi bersamaan dengan evaluasi penawaran memakai sistem gugur (Perpres 16/2018 Pasal 44 ayat (4)). Ambaja menyiapkan NIB (Nomor Induk Berusaha via OSS-RBA), SBU jasa konstruksi, NPWP badan, serta bukti pelaporan SPT terkini dalam satu paket folder yang siap di-upload ke SPSE. Saat panitia mengunduh dokumen kualifikasi, semua nomor, masa berlaku, dan stempel sudah konsisten dengan data di akta dan KBLI — sehingga tidak ada celah klarifikasi yang memperlambat proses. Untuk paket non-tender (pengadaan langsung untuk paket bernilai kecil, atau penunjukan langsung dalam keadaan tertentu), folder yang sama dipakai sebagai lampiran dokumen penawaran.

#2Pengalaman proyek BUMN — referensi tersedia atas permintaan.

Pengalaman mengerjakan scope di lingkungan proyek BUMN membentuk cara kami menata dokumen, jadwal mobilisasi, dan kepatuhan K3 sejak hari pertama. Sesuai kebijakan kerahasiaan kontrak, daftar referensi proyek tidak dipublikasikan terbuka — namun tersedia atas permintaan ketika panitia atau PPK membutuhkannya untuk verifikasi pengalaman pada tahap kualifikasi. Kami tidak mengklaim nama instansi atau angka portofolio di halaman publik; yang kami tawarkan adalah kesiapan menyajikan bukti yang relevan melalui kanal resmi pengadaan.

#3Dokumen operasional lengkap: SOP pasang/bongkar, log inspeksi & scafftag (harian selama tim pasang-bongkar di lokasi atau bila disepakati, mingguan selama sewa), dan dokumentasi APD per crew.

Setiap unit yang terpasang disertai jejak dokumen operasional: SOP pasang dan bongkar bertahap, log inspeksi dan scafftag hijau/kuning/merah — harian selama tim pasang-bongkar Ambaja bertugas di lokasi (atau bila disepakati di kontrak), mingguan selama masa sewa — serta dokumentasi APD per crew. Paket dokumen ini bukan formalitas — ia adalah materi yang langsung dipakai konsultan MK untuk menandatangani izin naik kerja, dan menjadi lampiran saat auditor menanyakan kepatuhan K3 konstruksi. Dengan begitu, ketika ada pertanyaan dari inspektorat soal keselamatan kerja di ketinggian, jawabannya sudah terarsip rapi, bukan disusun mendadak.

#4Mekanisme termin mengikuti bunyi SPK — usulan standar Ambaja 15-30-30-25%.

Arus kas proyek pemerintah punya ritme sendiri. Mekanisme termin yang Ambaja usulkan — 15% uang muka, 30% pada progres 50%, 30% pada progres 100%, dan 25% pelunasan pada serah terima akhir. Setiap penarikan termin dipicu oleh Berita Acara yang diverifikasi PPK atau konsultan MK, sehingga pencairan dari satker maupun penagihan kami berjalan paralel tanpa friksi administrasi. Skema ini fleksibel mengikuti bunyi SPK final — bila satker memakai komposisi termin lain, struktur penagihan kami menyesuaikan.

#5Tim siap support audit BPK / inspektorat.

Pekerjaan tidak benar-benar selesai sampai audit beres. Tim Ambaja menyiapkan paket dokumen audit-ready: kontrak/SPK, berita acara per termin, as-built scaffolding, log inspeksi tag, bukti serah terima unit, dan rekap dokumentasi K3 — semua tertata sesuai periode pelaksanaan. Saat BPK atau inspektorat melakukan pemeriksaan, PPK tidak perlu mengejar vendor untuk mencari bukti yang hilang; arsipnya sudah lengkap dan dapat ditelusuri. Inilah yang membedakan vendor yang sekadar mengantar barang dari mitra yang memahami konsekuensi akuntabilitas anggaran negara.

Kepatuhan Tender · LPSE

Kelengkapan Dokumen Tender LPSE & Mekanisme Termin SPK

Di pengadaan barang/jasa pemerintah, penawaran dengan harga bersaing pun bisa gugur di evaluasi administrasi atau kualifikasi. Satu sertifikat kedaluwarsa, satu KBLI yang tidak nyambung dengan paket pekerjaan, atau bukti SPT yang tidak konsisten dengan status DJP sudah cukup untuk mencoret penawaran dari daftar. Bagian ini memetakan persis dokumen apa yang Ambaja siapkan untuk lolos evaluasi SPSE, peran masing-masing dokumen di tiap tahap, dan bagaimana arus pembayaran SPK bekerja setelah kontrak ditandatangani.

Dokumen	Fungsi di Evaluasi	Tahap
NIB (OSS-RBA) + KBLI relevan	Bukti legalitas berusaha & kesesuaian bidang dengan paket pekerjaan.	Administrasi / kualifikasi
SBU jasa konstruksi (berlaku)	Sertifikat Badan Usaha — bukti klasifikasi & kualifikasi badan usaha jasa konstruksi; syarat gugur paket jasa konstruksi.	Kualifikasi
NPWP badan + bukti SPT terkini	Verifikasi kepatuhan pajak; dicek silang dengan status DJP.	Administrasi
Akta pendirian/perubahan + SK Kemenkumham	Konsistensi nama, pengurus, dan kewenangan penandatangan kontrak.	Administrasi
Metode pelaksanaan + RKK	Penilaian teknis cara pasang/bongkar & rencana keselamatan kerja.	Teknis
Daftar peralatan & rencana mobilisasi	Bukti kapasitas unit scaffolding memenuhi volume HPS.	Teknis
Surat dukungan & jaminan penawaran (bila diminta)	Memenuhi syarat khusus dokumen pemilihan paket tertentu.	Administrasi / khusus
Referensi pengalaman (atas permintaan)	Pembuktian pengalaman sejenis — disajikan via kanal resmi pengadaan.	Pembuktian kualifikasi

Folder Siap-Upload SPSE

Semua berkas di tabel disusun dalam satu folder kualifikasi yang sudah dirapikan untuk SPSE: penamaan file konsisten, format PDF terbaca, masa berlaku sertifikat dicek sebelum batas akhir pemasukan, dan setiap nomor (NIB, SBU, NPWP) dicocokkan silang dengan akta agar tidak memicu klarifikasi. Untuk e-tendering, folder ini tinggal di-upload ke SPSE; untuk pengadaan langsung atau penunjukan langsung (keadaan tertentu), folder yang sama menjadi lampiran dokumen penawaran. Hasilnya: panitia tidak menemukan celah administrasi yang menggugurkan, dan tahap pembuktian kualifikasi berjalan tanpa kejutan.

Mekanisme Termin SPK

Setelah SPK terbit, pembayaran tidak mengalir per kalender melainkan per capaian fisik yang diverifikasi. Komposisi yang Ambaja tawarkan — 15% uang muka, 30% di progres 50%, 30% di progres 100%, 25% pelunasan saat serah terima akhir — disinkronkan dengan ritme pencairan satker. Tiap penarikan baru bisa diajukan setelah Berita Acara progres ditandatangani PPK atau konsultan MK, sehingga penagihan kami dan SPM satker bergerak paralel. Pelunasan 25% baru ditagih setelah bongkar tuntas dan BAST final ditandatangani — ini yang menjaga akuntabilitas sampai unit terakhir turun.

Catatan kepatuhan: komposisi termin di atas adalah usulan standar. Bunyi final selalu mengikuti SPK dan dokumen pemilihan dari satker — bila paket Anda mensyaratkan struktur uang muka, retensi, atau jaminan yang berbeda, struktur penagihan kami menyesuaikan, bukan sebaliknya. Detail komposisi dan SLA pemicunya dirinci di tabel termin berikut.

Skema Termin & SLA

Termin Pembayaran SPK 15-30-30-25

Komposisi termin di bawah adalah pola standar yang Ambaja tawarkan untuk paket pemerintah. Setiap penarikan dipicu Berita Acara terverifikasi. Bila SPK final memakai komposisi lain, struktur penagihan menyesuaikan bunyi kontrak.

Termin	%	Pemicu	SLA / Deliverable
Termin 1 — Uang Muka (DP)	15%	Setelah SPK ditandatangani + jaminan uang muka diserahkan ke PPK.	Mobilisasi unit & tim H+1 s/d H+3 (Jabodetabek).
Termin 2 — Progress 50%	30%	Bobot terpasang ≈50% diverifikasi konsultan MK / PPK.	Berita Acara progres + as-built parsial dilampirkan.
Termin 3 — Progress 100%	30%	Seluruh unit terpasang & lolos inspeksi handover (tag hijau).	Dokumentasi APD per crew + checklist inspeksi diserahkan.
Termin 4 — Serah Terima Akhir (Pelunasan)	25%	Bongkar selesai, seluruh unit kembali, BAST final ditandatangani.	Dokumen audit-ready lengkap untuk BPK / inspektorat.

SLA mobilisasi H+1 s/d H+3 berlaku untuk wilayah Jabodetabek setelah SPK/surat perjanjian ditandatangani (dengan jaminan pelaksanaan untuk kontrak di atas Rp 200 juta) dan uang muka cair. Karawang & Cikarang H+2–H+3; lokasi di luar Jabodetabek–Karawang–Cikarang menyesuaikan jarak & volume.

Simulasi · Ilustrasi

Simulasi Biaya Ilustratif per Skala Proyek

Volume dan durasi di bawah bukan angka acak — ketiganya dipilih agar mewakili rentang HPS yang lazim di proyek satker. Renovasi gedung satker tipikal (mis. perbaikan fasad atau penggantian plafon) butuh kisaran 300–800 set frame dengan sewa beberapa bulan — masuk band anggaran pemeliharaan rutin. Gedung 5 lantai struktur baru menengah ke atas umumnya menyerap 800–1.500 set karena perancah harus mengikuti tinggi struktur sepanjang masa konstruksi, sehingga durasi sewa memanjang ke 6–8 bulan. Di luar itu, paket pemerintah kerap meminta data tapak (topografi / stake-out) sebagai item terpisah — kami siapkan sebagai add-on dalam penawaran jasa survei terpisah yang dikoordinasikan PIC yang sama. Karena setiap RKS/HPS berbeda, perlakukan baris berikut sebagai titik orientasi besaran, bukan plafon harga.

Angka di tabel ini adalah Simulasi ilustratif berdasarkan tarif publik Ambaja — bukan quote. Belum termasuk PPN 11%, aksesoris (jack base, U-head, catwalk), delivery, jasa pasang/bongkar, dan deposit refundable. Biaya final mengikuti volume, durasi, material, dan kompleksitas di RKS/HPS Anda. Quotation awal dikirim same-day s/d H+1; untuk volume mulai 100 set, quote tender final terbit 1–2 hari kerja setelah site check.

Skala Proyek	Konfigurasi	Perhitungan	Estimasi Ilustratif
Skala kecil — renovasi gedung satker	300 set frame · sewa 3 bulan	300 × Rp 25.000 × 3 bln	Rp 22.500.000
Skala menengah — gedung 5 lantai	800 set frame (paket Tier Entry) · sewa 6 bulan	800 × Rp 18.000 × 6 bln	Rp 86.400.000
Skala besar — gedung tinggi / ringlock	1.500 set ringlock · sewa 8 bulan	1.500 × Rp 35.000 × 8 bln	Rp 420.000.000
Add-on — survey tapak (opsional)	Topografi 5.000 m² + stake-out (quote per project)	5.000 × Rp 250 + stake-out (quote)	Rp 1.250.000 + quote

Tarif rujukan diambil dari daftar harga publik Ambaja: tarif Frame paket sewa 6–8 bulan Rp 18.000/set/bln mulai 500 set (Rp 15.000 untuk ≥1.000 set, 9–12 bulan), frame Rp 25.000/set/bln, ringlock Rp 35.000/set/bln, topografi Rp 250/m², stake-out quote per project. Lihat rincian bulanan di harga scaffolding bulanan.

Proses Aktivasi Paket

Alur Submit Tender LPSE — RKS Sampai Audit, 5 Langkah

Ini bukan alur generik “order lalu kirim barang”. Lima langkah berikut memetakan perjalanan paket pengadaan pemerintah sesungguhnya — dari Anda mengirim RKS/KAK, kami merakit folder kualifikasi SPSE, melewati pembuktian dan tanda tangan SPK, sampai termin per progres ditarik dan berkas audit diserahkan ke PPK. Tujuannya: tim pengadaan Anda tahu persis siapa mengerjakan apa di tiap tahap.

1
Kirim RKS/KAK & jadwal tender
Awali dengan mengirim RKS/dokumen pemilihan atau KAK, daftar kuantitas, gambar kerja, nilai HPS/pagu yang diumumkan, dan batas akhir pemasukan penawaran via WhatsApp atau email; rincian HPS bersifat rahasia sehingga tidak perlu dikirim. Kami balas dengan checklist dokumen kualifikasi yang akan kami siapkan untuk SPSE, plus quotation awal same-day s/d H+1; quote tender final menyusul 1–2 hari kerja setelah site check untuk volume mulai 100 set.
2
Susun folder kualifikasi & penawaran
Ambaja menyusun penawaran teknis dan harga, lalu merakit folder kualifikasi siap-upload SPSE: NIB, SBU, NPWP, SPT, akta + SK Kemenkumham, metode pelaksanaan, RKK, dan daftar peralatan. Masa berlaku tiap sertifikat dicek terhadap batas akhir agar tidak gugur administrasi.
3
Upload SPSE, pembuktian & tanda tangan SPK
Penawaran di-upload ke SPSE sebelum deadline. Bila lolos evaluasi, kami mengikuti pembuktian kualifikasi dan klarifikasi teknis, lalu menandatangani SPK / surat perjanjian sesuai Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025 (instansi pemerintah) atau pedoman pengadaan BUMN. (Untuk pengadaan langsung pada paket bernilai kecil, atau penunjukan langsung dalam keadaan tertentu, langkah ini tanpa e-tendering penuh.)
4
Uang muka cair → mobilisasi H+1 s/d H+3
Begitu SPK/surat perjanjian ditandatangani (dengan jaminan pelaksanaan untuk kontrak di atas Rp 200 juta) dan uang muka (15%) cair, unit dan tim dimobilisasi H+1 s/d H+3 untuk Jabodetabek. Inspeksi tag harian dan dokumentasi K3/APD berjalan sejak pemasangan pertama, bukan disusun belakangan.
5
Termin per progres, serah terima & berkas audit
Penagihan menarik termin (30% di progres 50%, 30% di progres 100%) lewat Berita Acara terverifikasi PPK/MK. Saat serah terima akhir dan pelunasan (25%) tuntas, paket dokumen audit-ready diserahkan ke PPK untuk menghadapi pemeriksaan BPK/inspektorat.

Syarat & Dokumen

Apa yang Kami Siapkan, Apa yang Kami Butuhkan

Dokumen dari Ambaja

NIB (OSS-RBA) dengan KBLI yang relevan untuk penyewaan alat & jasa konstruksi.
SBU jasa konstruksi yang masih berlaku.
NPWP badan + bukti pelaporan SPT terkini.
Akta pendirian & perubahan PT beserta SK Kemenkumham.
Metode pelaksanaan, Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), dan daftar peralatan.
Referensi pengalaman proyek — tersedia atas permintaan untuk verifikasi kualifikasi.

Dari Pemberi Kerja

RKS / dokumen pemilihan atau kerangka acuan kerja, daftar kuantitas, dan nilai HPS/pagu yang diumumkan (rincian HPS tidak perlu dikirim).
Gambar kerja / shop drawing dan rencana ketinggian struktur.
Jadwal pelaksanaan & milestone progres untuk pemicu termin.
Nomor SPK / kontrak dan identitas PPK / satker untuk penagihan.
Akses lokasi & koordinasi izin kerja di ketinggian dengan konsultan MK.

Butuh diskusi scope lebih detail sebelum menyusun dokumen? Hubungi tim Ambaja atau lihat detail layanan di halaman scaffolding.

FAQ Tender · 7 Pertanyaan Pengadaan

Yang Ditanyakan Panitia & PPK Sebelum Menunjuk Vendor

Dokumen apa saja yang Ambaja siapkan untuk submit penawaran di LPSE/SPSE?

Folder kualifikasi kami berisi: NIB (OSS-RBA) dengan KBLI yang sesuai paket pekerjaan, SBU jasa konstruksi yang masih berlaku, NPWP badan beserta bukti SPT terkini, akta pendirian/perubahan plus SK Kemenkumham, metode pelaksanaan, RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi), serta daftar peralatan dan rencana mobilisasi. Bila dokumen pemilihan mensyaratkan surat dukungan atau jaminan penawaran, kami lengkapi juga. Semua disusun dalam format siap di-upload SPSE — penamaan file rapi, masa berlaku sertifikat dicek sebelum batas akhir, dan setiap nomor dicocokkan silang dengan akta agar tidak memicu klarifikasi yang memperlambat evaluasi.

Bagaimana mekanisme termin SPK bekerja, dan apakah bisa menyesuaikan bunyi kontrak satker?

Komposisi yang kami tawarkan adalah 15% uang muka setelah SPK ditandatangani dan jaminan uang muka diserahkan, 30% di progres 50%, 30% di progres 100%, dan 25% pelunasan setelah bongkar selesai dan BAST final ditandatangani. Pembayaran mengikuti capaian fisik, bukan kalender: tiap penarikan baru bisa diajukan setelah Berita Acara progres ditandatangani PPK atau konsultan MK, sehingga penagihan kami bergerak paralel dengan SPM satker. Bila SPK final memakai komposisi uang muka, retensi, atau jaminan yang berbeda, struktur penagihan kami yang menyesuaikan bunyi kontrak — bukan sebaliknya.

Saat ada pemeriksaan BPK atau inspektorat, dokumen apa yang sudah tersedia di sisi vendor?

Kami menyiapkan paket audit-ready yang menelusuri seluruh siklus pekerjaan: SPK/kontrak, Berita Acara per termin, as-built scaffolding, log inspeksi dan scafftag hijau/kuning/merah (harian selama tim pasang-bongkar Ambaja di lokasi atau bila disepakati di kontrak, mingguan selama masa sewa), bukti serah terima unit, dan rekap dokumentasi K3/APD — disusun sesuai periode pelaksanaan. Tujuannya konkret: ketika auditor menanyakan kepatuhan K3 di ketinggian atau dasar penarikan termin tertentu, PPK tidak perlu mengejar vendor mencari bukti yang hilang. Arsipnya sudah lengkap dan dapat ditelusuri dari satu sumber, sehingga pertanggungjawaban anggaran tidak menggantung di sisi penyedia.

Apakah Ambaja punya pengalaman proyek BUMN/pemerintah, dan bisakah referensinya saya verifikasi?

Pengalaman mengerjakan scope di lingkungan proyek BUMN membentuk cara kami menata dokumen, mobilisasi, dan kepatuhan K3 sejak hari pertama. Sesuai kebijakan kerahasiaan kontrak, kami tidak mempublikasikan nama instansi atau angka portofolio di halaman publik — namun referensi pengalaman tersedia atas permintaan melalui kanal resmi pengadaan, untuk keperluan pembuktian kualifikasi pada tahap evaluasi. Singkatnya: yang kami tawarkan adalah kesiapan menyajikan bukti yang relevan kepada panitia atau PPK ketika dibutuhkan, bukan klaim track-record yang dipajang terbuka.

Bisakah Ambaja ikut paket non-tender seperti pengadaan langsung atau penunjukan langsung?

Bisa. Pada pengadaan instansi pemerintah, pengadaan langsung dipakai untuk paket bernilai paling banyak Rp 200 juta (Barang/Jasa Lainnya, umumnya termasuk sewa alat) atau Rp 400 juta (Pekerjaan Konstruksi) menurut Perpres 16/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 46/2025; penunjukan langsung tidak ditentukan oleh nilai paket, melainkan hanya untuk keadaan tertentu, misalnya tender ulang gagal atau hanya satu pelaku usaha yang mampu. Pada kedua jalur, folder kualifikasi yang sama (NIB, SBU, NPWP, SPT, metode pelaksanaan, RKK) dipakai sebagai lampiran dokumen penawaran tanpa e-tendering penuh. BUMN memakai pedoman pengadaannya sendiri. Kirim dokumen pemilihannya dan kami sesuaikan bentuk penawaran ke mekanisme yang berlaku.

Berapa estimasi biaya sewa untuk skala HPS proyek kami, dan kapan quote tender keluar?

Biaya final mengikuti volume, durasi, jenis material, dan kompleksitas di RKS/HPS — jadi angka pasti baru muncul setelah kami pelajari dokumen. Simulasi di halaman ini ilustratif, diturunkan dari tarif publik Ambaja (tarif Frame paket sewa 6–8 bulan Rp 18.000/set/bulan mulai 500 set dan Rp 15.000 untuk ≥1.000 set selama 9–12 bulan; sewa bulanan frame Rp 25.000, ringlock Rp 35.000) sekadar untuk gambaran besaran band anggaran — bukan quote, dan belum termasuk PPN 11%, aksesoris (jack base, U-head, catwalk), delivery, jasa pasang/bongkar, serta deposit. Kirim dokumen pemilihan/KAK dan jadwal pelaksanaan via WhatsApp; kami balas dengan checklist dokumen kualifikasi dan quotation awal same-day s/d H+1, lalu quote tender final 1–2 hari kerja setelah site check untuk volume mulai 100 set.

Apakah paket ini bisa dikoordinasikan dengan jasa ukur tanah lewat satu PIC?

Bisa. Untuk paket pemerintah yang juga membutuhkan data tapak — survey topografi, stake-out/pematokan, atau setting out bangunan — Ambaja menyiapkannya dalam penawaran jasa survei terpisah yang dikoordinasikan PIC yang sama, sehingga satker berurusan dengan satu vendor dan satu jalur penagihan. Add-on survey memakai tarif publik yang sama (topografi Rp 250–350/m² untuk lahan 0,5–1 ha, Rp 200–275/m² untuk 1–5 ha, minimum Rp 1,5 juta per proyek untuk lahan di bawah 5.000 m², di atas 5 ha quote); stake-out & setting out di-quote per project sesuai volume titik dan dirinci tersendiri dalam dokumen penawaran agar evaluasi harga tetap transparan per komponen pekerjaan.

Tautan Terkait

Harga Sewa Scaffolding Bulanan

Rincian tarif per set per bulan — basis perhitungan penawaran tender.

Paket Scaffolding Proyek

Konfigurasi paket untuk proyek skala besar — frame, ringlock, kwikstage.

Daftar Harga Lengkap

Daftar tarif publish scaffolding & ukur tanah Ambaja dalam satu halaman — dasar semua simulasi.

Semua Paket B2B Ambaja

Bandingkan paket kontraktor, developer, retainer tahunan, & pemerintah.

Proyek pemerintah Anda juga butuh data tapak? Lihat jasa ukur tanah Ambaja (topografi, stake-out, setting out) — bisa dikoordinasikan PIC yang sama, dengan penawaran jasa survei disusun terpisah dari penawaran sewa.

Siap Ikut Tender?

Kirim RKS/KAK — Quote Tender H+1.

Tim Ambaja menyiapkan dokumen kualifikasi LPSE (NIB, SBU, NPWP, SPT), penawaran teknis & harga, plus simulasi termin SPK. Mobilisasi H+1 s/d H+3 Jabodetabek setelah SPK ditandatangani dan uang muka cair.

Minta Proposal Tender Email Sales

Belum yakin? Lihat portofolio proyek scaffolding & ukur tanah Ambaja dulu

Kontak Langsung

WhatsApp / Phone: +62 822 2055 5035
Email: sales@ambaja.co.id
Jam Operasi Sales: WA Sales 24/7 · Lapangan Sen–Sab 08–17
Gudang: Jl. Masjid As-Surur No. 49A, Kebon Jeruk, Jakarta Barat